Wali Kota Eri Pastikan Keamanan Bangunan Ponpes Surabaya, Periksa IMB Lama

Komitmen Wali Kota Surabaya dalam Memastikan Keamanan Bangunan Pondok Pesantren

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi atau yang akrab disapa Cak Eri, menunjukkan komitmennya untuk memastikan keamanan seluruh bangunan pondok pesantren (Ponpes) di Kota Surabaya, Jawa Timur. Langkah ini diambil setelah terjadinya insiden ambruknya bangunan bertingkat di kompleks Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo pada Senin (29/9/2025), yang menelan puluhan korban jiwa.

“Kami akan menginventarisir semua pesantren yang ada di Surabaya. Kami akan berkoordinasi dengan lintas instansi, karena tidak semua pesantren berada di bawah kewenangan Pemkot Surabaya,” ujar Wali Kota Cak Eri pada Kamis (9/10/2025).

Prioritas Pengecekan IMB Lama dan Kondisi Bangunan

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini menyoroti pentingnya pengecekan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ia optimistis sebagian besar pesantren di Surabaya sudah memiliki IMB. Namun, IMB tersebut umumnya sudah lama, karena banyak ponpes yang berdiri sejak dulu.

“IMB ini kan sudah lama-lama. Sebab, memang pondok lawas. Sehingga nanti akan dilihat sebab kekuatan (bangunan) pasti berbeda, (kondisi) kayu juga pastinya berbeda. Ini yang nanti kami lihat terkait kondisi-kondisi itu,” jelas Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya (ITS) tersebut.

Wali Kota Surabaya dua periode ini juga menjelaskan bahwa pengelolaan pesantren di Surabaya didasarkan pada tingkat pendidikan. Untuk tingkat SD-SMP berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, sementara SMA di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dan sebagian lainnya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Ketika pendidikan berada di SD dan SMP, ada di bawah Pemerintah Kota Surabaya, tapi kalau SMA ada di pemerintah provinsi. Kami akan melihat dan menghitung dengan mengecek bersama. Kami juga akan sampaikan kepada pemprov dan bergerak bersama,” tambah Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Intervensi Pemkot Surabaya dan Tanggapan Kemenag Jatim

Selama ini, Pemkot Surabaya telah memberikan intervensi berupa beasiswa kepada santri pesantren, sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan. “Intervensi yang diberikan pemkot tidak hanya kepada siswa di SD/SMP negeri atau swasta, namun juga pondok pesantren,” ujarnya.

“Ketika ada pembiayaan pondok yang masuk, sudah bisa membangun pondok masing-masing. Itu yang kami lakukan,” ucap pria yang juga keluarga besar Pondok Pesantren Sidoresmo tersebut.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait evaluasi menyeluruh terhadap gedung pesantren di Jatim. “Kami menunggu arahan pemerintah pusat terkait teknis evaluasi gedung pesantren di Jatim,” kata Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Akhmad Sruji Bahtiar pada Rabu (8/10/2025), mengingat jumlah ponpes yang sangat banyak di Jatim.

Arahan Presiden Prabowo Pasca Insiden Sidoarjo

Insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khozin, Sidoarjo yang merenggut puluhan nyawa santri, telah menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk segera melakukan pengecekan pada bangunan pesantren di seluruh Indonesia.

Instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo kepada Cak Imin saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam. “Presiden memerintahkan Menko Muhaimin dan jajarannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Senin (6/10/2025).

Menurut data Kemenag tahun ajaran 2024/2025, Indonesia memiliki 42.433 pondok pesantren. Jawa Barat menjadi provinsi dengan pesantren terbanyak (13.005), diikuti Jawa Timur (7.347), Banten (6.776), Jawa Tengah (5.364) dan Aceh (1.925).