Purbaya Belum Terima Usulan APBN untuk Bangun Al Khoziny

Penjelasan Menteri Keuangan Mengenai Penggunaan APBN untuk Pembangunan Ulang Pondok Pesantren Al-Khoziny

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima usulan resmi terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ulang Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Pernyataan ini disampaikan oleh Purbaya melalui konferensi video dalam acara media gathering yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

“Untuk pondok pesantren (dibangun pakai APBN), saya belum terima. Saya baru baca di media saja,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa hingga kini masih belum mengetahui siapa pihak yang mengusulkan serta bentuk proposalnya. Menurutnya, pihaknya masih menunggu adanya proposal yang ditawarkan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyatakan akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al-Khoziny yang sebagian bangunannya ambruk dan menyebabkan 63 orang meninggal dunia. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya memilih opsi pembangunan dari awal karena dinilai lebih efisien dibanding sekadar perbaikan.

“Prakiraan saya, kemarin saya ke sana itu, bangunan yang warna hijau itu mesti lebih murah kalau dirobohkan. Ya dibangun baru dari nol, daripada kita tambal sulam,” kata Dody usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.

Dody menambahkan bahwa perhitungan total anggaran masih dalam proses pembahasan bersama pihak terkait. Namun, terbuka kemungkinan bahwa pembangunan ulang tersebut akan menggunakan dana APBN.

“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta. Cuma, sementara waktu dari APBN,” ujarnya.

Menurut Dody, meskipun selama ini anggaran untuk pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama. Dalam kasus ponpes ambruk tersebut, APBN bisa dialokasikan karena bersifat darurat. “Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” kata Dody.

Proses Pengajuan dan Perspektif Terkait Pembangunan Ulang

Pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khoziny menjadi isu yang menarik perhatian publik, terutama karena dampak kerusakan yang signifikan dan jumlah korban jiwa yang tinggi. Meski belum ada usulan resmi dari pihak terkait, langkah Kementerian PU untuk membangun dari awal menunjukkan komitmen untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penghuni pesantren.

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan pembangunan antara lain:

• Kesiapan anggaran: Dody menyatakan bahwa APBN diyakini cukup untuk menangani proyek ini. Namun, diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai estimasi biaya dan mekanisme alokasi dana.
• Koordinasi lintas kementerian: Meskipun biasanya anggaran pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama, situasi darurat seperti ini membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antar lembaga.
• Partisipasi pihak swasta: Meskipun APBN akan menjadi sumber utama, partisipasi pihak swasta dapat memberikan kontribusi tambahan dan mempercepat proses pembangunan.

Dengan demikian, meskipun belum ada usulan resmi, isu pembangunan ulang Pondok Pesantren Al-Khoziny tetap menjadi topik yang menarik dan perlu dipantau secara terus-menerus.