Pesan DPR untuk Pemerintah Soal Revitalisasi Ponpes Al Khoziny

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti pentingnya pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat untuk memperhatikan kembali kondisi bangunan pondok pesantren lain yang berada di sekitar Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menekankan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap bangunan-bangunan pesantren lain yang sudah dalam kondisi rusak atau tidak layak. Hal ini dilakukan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Dasco menyampaikan pernyataannya tersebut saat berada di Kompleks DPR pada Kamis, 9 Oktober 2025. Ia mengatakan, “Supaya dapat dibantu juga, supaya tidak terjadi lagi hal seperti kemarin ini.” Perhatian terhadap kondisi bangunan pesantren yang sudah usang menjadi hal penting dalam upaya mitigasi risiko kecelakaan.

Pada hari Selasa, 7 Oktober lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa revitalisasi ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menjelaskan bahwa secara ketentuan, proyek revitalisasi bangunan pesantren seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Namun, karena kondisi darurat, pihaknya akan turut serta dalam proses revitalisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menyampaikan bahwa ia telah menerima perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia. Perintah tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penataan Pembangunan Pesantren. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya insiden serupa seperti yang terjadi di Ponpes Al-Khoziny.

Muhaimin juga meminta puluhan ribu pesantren yang belum memiliki izin bangunan gedung (PBG) untuk segera mengurus perizinan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum akan menjamin bahwa semua perizinan bebas biaya (free).

Sebelumnya, bangunan empat lantai milik Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, roboh dengan dugaan penyebab kegagalan konstruksi pada 29 September lalu. Berdasarkan data per 3 Oktober, tim SAR gabungan telah menemukan 118 korban. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga Rabu, 8 Oktober pukul 22.00 WIB, sebanyak 40 dari 61 jenazah telah diidentifikasi. Jumlah tersebut termasuk dua bagian tubuh yang ditemukan dari puing-puing reruntuhan bangunan. “Selanjutnya, 40 jenazah yang telah teridentifikasi diserahkan kepada keluarga,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Rabu.