Pemeriksaan PBG dan Struktur Ponpes, Dinas PRKP Bangkalan Koordinasi dengan MUI dan PCNU

BANGKALAN,

Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, kini tengah memperhatikan kondisi struktur bangunan pondok pesantren (ponpes) yang ada di wilayah setempat. Hal ini dilakukan oleh tim teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) setempat sebagai tindak lanjut dari upaya pencegahan terhadap kejadian serupa yang pernah terjadi di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.

Kepala DPRKP Bangkalan, M Hasan Faisol, menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan beberapa organisasi terkait seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk dapat segera berkomunikasi dengan para pengasuh ponpes. Tujuannya adalah agar dapat memastikan keselamatan dan kelayakan struktur bangunan yang ada di setiap ponpes.

“Kami akan segera melakukan koordinasi dengan Ketua MUI dan PCNU Bangkalan. Dalam waktu dekat kami akan mengunjungi mereka untuk meminta arahan, sehingga bisa lebih mudah berkomunikasi dengan para pengasuh ponpes,” ujarnya pada Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan bahwa komunikasi tersebut sangat penting agar tim teknis PRKP dapat melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap struktur bangunan ponpes. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua bangunan sesuai dengan standar teknis dan aman digunakan.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pendataan terhadap seluruh ponpes, baik yang sudah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun yang belum. Pendataan ini bertujuan agar nantinya semua ponpes bisa mengurus administrasi secara lengkap.

“Selain itu, kami melalui tenaga ahli struktur bangunan dan konsultan akan mengecek satu persatu bangunan di ponpes,” ujarnya.

Dari hasil penilaian tersebut, pihaknya akan memberikan rekomendasi terkait bangunan ponpes yang perlu diperbaiki atau diremajakan. Langkah ini diharapkan menjadi bentuk pencegahan agar kejadian serupa di Ponpes Buduran tidak terjadi di Bangkalan.

Sementara itu, Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Bangkalan, KH Makki Nasir, menyambut baik rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan cara yang baik untuk lebih memperhatikan ponpes di Bangkalan.

“Itu langkah yang bagus. Kuncinya di cara komunikasi dengan pesantren. Semoga kehadiran pemerintah dan pihak-pihak yang lainnya terhadap kualitas infrastruktur pesantren dapat meringankan beban pihak pesantren yang sudah cukup berat membimbing para santri dohir batin,” katanya.