Pemda dan PII Periksa Kelayakan Bangunan Pesantren Se-Pasuruan, Beri Tiga Imbauan Penting

Peran Ahli Konstruksi dalam Mencegah Kecelakaan Bangunan Pesantren

Setelah kejadian ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo yang diduga disebabkan oleh kesalahan desain, peran para ahli konstruksi kembali menjadi sorotan. Dalam situasi ini, masyarakat dan pemerintah daerah semakin menyadari pentingnya pengawasan kualitas bangunan, terutama pada struktur yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan ibadah.

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kabupaten Pasuruan mengambil langkah proaktif dengan menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemkab Pasuruan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh bangunan pesantren di wilayah tersebut aman dan layak digunakan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari respons Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, yang menanggapi tragedi tersebut.

Ketua Pengurus Cabang PII Pasuruan, Ir Hari Santoso, menjelaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan teknis dan rekomendasi profesional kepada lembaga pendidikan keagamaan yang memerlukan. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini sangat penting agar peristiwa serupa tidak terulang di Kabupaten Pasuruan.

“Kami siap bersinergi dengan Pemkab Pasuruan. Bila dibutuhkan, PII akan memberikan rekomendasi teknis terhadap bangunan pesantren atau sarana ibadah untuk memastikan keamanan konstruksinya,” ujar Hari pada Kamis (9/10/2025).

Sebelumnya, Bupati Rusdi Sutejo telah menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menggandeng insinyur untuk memeriksa kelayakan bangunan pondok pesantren. Pemeriksaan ini dilakukan secara gratis, termasuk sampai penerbitan sertifikasi laik fungsi (SLF) dan persetujuan bangunan gedung (PBG). Dalam pernyataannya, bupati menyatakan bahwa semua biaya akan ditanggung pemerintah.

Langkah Nyata yang Diambil oleh PII Kabupaten Pasuruan

Sebagai tindak lanjut, PII Kabupaten Pasuruan juga telah menerbitkan Surat Himbauan Nomor 009/KPC.PII/KAB.PAS/X/2025 tertanggal 9 Oktober 2025. Surat ini berisi tiga poin penting yang ditujukan kepada seluruh anggota PII di daerah.

Berikut adalah poin-poin utama dalam surat himbauan tersebut:

• Memberikan pendampingan teknis secara sukarela kepada masyarakat, khususnya lembaga pendidikan keagamaan, sarana, dan tempat ibadah yang hendak membangun bangunan beresiko tinggi, termasuk memberikan layanan teknis untuk penilaian kelayakan bangunan yang sudah berdiri.
• Membuka posko layanan bantuan teknis konstruksi di lingkungan PII Kabupaten Pasuruan.
• Berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kelayakan dan keandalan bangunan sesuai kaidah teknis dan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Hari, langkah ini merupakan bentuk nyata implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan tindak lanjut dari arahan Pengurus PII Jawa Timur dan PII Pusat. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan seluruh bangunan publik di Kabupaten Pasuruan, terutama pondok pesantren, dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keandalan struktur.

Sinergi Antara Pemkab dan PII

Melalui sinergi ini, Pemkab Pasuruan berharap seluruh pesantren dapat memiliki bangunan yang aman, layak fungsi, dan sesuai standar. Sementara itu, PII akan berperan sebagai mitra profesional untuk memastikan analisis dan rekomendasi teknis dilakukan secara akurat dan independen.

Dengan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesional seperti PII, diharapkan kejadian tragis seperti ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo tidak terjadi lagi. Selain itu, upaya ini juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas dan keandalan bangunan, terutama di area yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan ibadah.