Pasca Jebolnya Gedung Al Khoziny, Kemenag Dorong Ponpes Jombang Urus Izin Segera

Perluasan Izin Operasional Pondok Pesantren di Jombang

Pondok pesantren (ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam pengembangan kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, masih terdapat beberapa pondok pesantren yang belum tercatat secara resmi. Hal ini menjadi perhatian serius dari Kementerian Agama (Kemenag) setempat.

Kementerian Agama Minta Seluruh Ponpes Mengurus Izin Operasional

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jombang, Muhammad Agus Salim, menyampaikan bahwa sekitar 39 pondok pesantren sedang dalam proses pengajuan izin operasional. Meskipun jumlah pasti belum diketahui, pihaknya meminta seluruh ponpes segera melengkapi proses perizinan.

“Yang belum berizin itu yang baru proses izin, jumlahnya sekitar 39. Kami harapkan pondok-pondok tersebut segera melengkapi proses perizinan,” ujarnya saat mendampingi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, meninjau kondisi fisik bangunan di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Kecamatan Jombang, pada Kamis (9/10/2025).

Keberadaan izin sangat penting karena berkaitan langsung dengan validitas data nasional pesantren yang terdaftar di Education Management Information System (Emis). Jika data tidak masuk Emis, maka pesantren tersebut tidak diakui secara resmi.

Peran Kemenag dalam Aspek Pendidikan dan Bantuan Renovasi

Agus menjelaskan bahwa urusan pembangunan fisik pondok pesantren tidak berada di bawah kewenangan Kemenag. “Kalau pembangunan gedung, pengawasan bukan wilayah kami. Kami hanya fokus pada aspek pendidikan dan bantuan renovasi, bukan pendirian gedung baru,” tegasnya.

Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mulai menaruh perhatian terhadap keamanan bangunan pesantren. Direktur Jenderal Cipta Karya PU, Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi fisik bangunan di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Kamis (9/10/2025).

Instruksi Presiden untuk Pemeriksaan Keamanan Bangunan Pesantren

Dewi menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar keamanan dan kelayakan bangunan pondok di seluruh Indonesia diperiksa secara menyeluruh.

“Ini perintah langsung dari presiden. Kami ingin memastikan bangunan di lingkungan pesantren aman dan layak digunakan,” kata Dewi usai peninjauan.

Dalam kunjungan itu, tim juga memeriksa sejumlah bangunan tua yang berusia lebih dari satu abad serta proyek pembangunan asrama putri dan fasilitas sanitasi baru di dalam kompleks pesantren.

“Bangunan lama masih tampak kokoh, tapi harus tetap dicek secara teknis agar hasilnya lebih akurat,” ujarnya.

Terkait rencana peningkatan aula utama menjadi dua lantai, Dewi menyarankan agar rencana itu dievaluasi ulang.

“Secara struktur, bangunan lama tidak memungkinkan untuk ditingkatkan ke atas. Lebih baik membangun gedung baru di lokasi lain agar lebih aman,” tegasnya.

Langkah Penyelamatan dan Evaluasi Infrastruktur

Langkah pengecekan ini diharapkan menjadi upaya awal memastikan seluruh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di Jombang, memiliki lingkungan belajar yang aman, legal, dan layak bagi para santri.

Langkah ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Cak Imin juga diperintahkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pengecekan ke seluruh bangunan pesantren yang belum berizin.

Selain itu, Cak Imin juga mengumumkan nomor 158 yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk menjadi nomor tujuan call center yang bisa dihubungi masyarakat guna melaporkan kondisi infrastruktur ponpes yang rawan.

Nantinya call center ini bertujuan untuk mempermudah proses audit yang dilakukan oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, agar berjalan cepat dan akurat.

Hadirnya call center dan satgas ini juga setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Cak Imin untuk memeriksa semua struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren.

Insiden Ambruk di Sidoarjo

Instruksi tersebut diberikan setelah insiden maut ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang merenggut nyawa puluhan santri.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan, perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Cak Imin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam.

Sebelumnya, sebuah bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk, Senin (29/9/2025) sore. Sejumlah orang terluka, termasuk beberapa santri terjebak di dalam reruntuhan bangunan.

Kejadiannya sekira waktu salat asar pukul 15.00 WIB. Beberapa warga menyebut, ada suara keras sekali seperti gempa. Ternyata setelah dicek, bangunan di bagian tengah pondok sudah ambruk.

“Kemarin izin ngecor bagian atas. Ini sepertinya tiga lantai. Setahu saya ini musala,” kata Munir, Ketua RT 7/RW 3 Desa/Kecamatan Buduran, Sidoarjo di lokasi kejadian.

Petugas kepolisian berada di lokasi kejadian. Petugas gabungan melakukan evakuasi kepada para korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Sebagian korban sudah dievakuasi menggunakan ambulans. Sebagian masih terjebak di dalam reruntuhan.

Sementara itu, pencarian dan upaya pertolongan kepada para korban robohnya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo resmi berakhir pada Selasa (7/10/2025). Total tercatat ada 171 orang korban dengan rincian 104 orang selamat dan 67 korban meninggal dunia (termasuk 8 body part). Pada tahap akhir pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi kejadian. Hasilnya, sudah tidak ada lagi korban di lokasi. Area gedung yang runtuh itu juga sudah rata dengan tanah, semua puing dan reruntuhan sudah berhasil dibersihkan.