Musibah di Ponpes Al Khoziny, DPRD Sidoarjo Siapkan Perda untuk Fasilitasi Pesantren yang Akan Disahkan Segera

Pemkab Sidoarjo Siap Dampingi Evaluasi Bangunan Pesantren

Peristiwa ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo menjadi momen penting yang memicu langkah-langkah nyata dari pemerintah setempat. Peristiwa tersebut tidak hanya menjadi perhatian masyarakat luas, tetapi juga menjadi dorongan bagi DPRD Sidoarjo untuk mengusulkan Raperda Fasilitasi Pesantren.

Raperda ini bertujuan untuk memberikan dukungan lebih besar terhadap pesantren dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Selain itu, Raperda ini juga mencakup sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) pesantren.

Usulan Raperda Fasilitasi Pesantren

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menyampaikan bahwa selama ini pesantren berada di bawah Kemenag, sehingga pemerintah daerah kurang leluasa dalam memberikan pendampingan atau memfasilitasi kebutuhan pesantren. Dengan adanya Raperda ini, pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pendampingan dan mitigasi kebutuhan pesantren.

Selain itu, Raperda ini juga akan membantu dalam proses persetujuan bangunan gedung (PBG) atau perizinan pesantren. DPRD berharap setelah Raperda disahkan, Pemkab Sidoarjo bisa benar-benar hadir di tengah pesantren melalui dinas-dinasnya dalam mendampingi pembangunan gedung-gedung pesantren.

Dalam pembahasan Raperda ini, DPRD akan berusaha mengakomodir semua kepentingan pesantren dengan melibatkan unsur-unsur dari RMI, tokoh pesantren, dan stakeholder terkait. Raperda ini diharapkan menjadi jawaban keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung dunia pendidikan pondok pesantren agar semakin berkembang dan aman.

Tiga Aspek Utama dalam Raperda

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, Raperda Fasilitasi Pesantren mencakup tiga aspek utama:

• Pendidikan
  
  Dalam hal pendidikan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi sarana prasarana seperti ruang kelas, kesehatan santri, maupun SDM guru. Hal ini diperlukan agar pembelajaran di pesantren dapat berjalan dengan baik.

• Dakwah
  
  Dakwah pesantren sering dilakukan di dalam masjid atau surau. Pemkab Sidoarjo bisa memfasilitasi sarana prasarana masjid tersebut, seperti pengeras suara atau ruang tempat wudhu.

• Pemberdayaan
  
  Pemkab Sidoarjo melalui dinas-dinas bisa memberikan program kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan santri dan masyarakat pesantren. Ini merupakan bentuk dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Peran Pemerintah Daerah

Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo siap mendampingi pondok-pondok pesantren dalam melakukan evaluasi terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar, ibadah, maupun hunian para santri.

Subandi menilai bahwa peristiwa di Al Khoziny menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Ia menekankan bahwa musibah tidak ingin terjadi, namun dari kejadian ini, semua diingatkan kembali akan pentingnya kewaspadaan, kebersamaan, dan kesiapan menjaga keselamatan.

Pemkab Sidoarjo akan mematuhi dan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama agar lingkungan pendidikan di Sidoarjo semakin aman, nyaman, dan layak sebagai tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa.

Target Penyelesaian Raperda

Komisi D DPRD Sidoarjo menargetkan draf awal aturan tersebut tuntas sebelum 22 Oktober 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam segera mewujudkan Raperda Fasilitasi Pesantren.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pesantren di Sidoarjo dapat terus berkembang secara optimal, baik dalam bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan. Pemkab Sidoarjo akan terus berkomitmen untuk mendukung keberadaan pesantren sebagai salah satu institusi penting dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat.