Kementerian PUPR Cek Bangunan Ponpes Denanyar yang Berusia Seratus Tahun

Pemeriksaan Keandalan Bangunan Ponpes Denanyar Dilakukan oleh Kementerian PUPR

Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif Denanyar, yang terletak di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi salah satu lokasi pertama yang dikunjungi oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana. Kunjungan ini dilakukan setelah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) dan Menteri PUPR.

“Ini instruksi langsung dari Bapak Presiden. Kami diminta untuk memastikan bangunan di pondok pesantren benar-benar aman dan layak digunakan,” ujar Dewi saat dikonfirmasi awak media usai kunjungan tersebut.

Ponpes Denanyar memiliki jumlah santri sekitar 4.500 orang dan kompleks pesantren ini juga memiliki sejumlah bangunan tua berusia lebih dari 100 tahun. “Bangunan di sini banyak yang sudah berumur panjang, bahkan lebih dari satu abad. Selain itu, juga ada banyak bangunan tambahan di dalam kompleks yang perlu dicek dari sisi struktur dan keamanannya,” tambahnya.

Dalam peninjauan tersebut, tim dari Kementerian PUPR juga melihat langsung pembangunan asrama putri baru dan fasilitas sanitasi yang sedang dikerjakan. Beberapa bangunan lama seperti aula dan ruang kegiatan santri turut diperiksa secara visual.

“Secara kasat mata masih terlihat kokoh, tapi tetap harus dicek secara teknis agar hasilnya lebih pasti,” jelas Dewi.

Terkait rencana renovasi aula utama yang semula akan ditingkatkan ke atas, Dewi menyarankan agar pihak pesantren meninjau ulang rencana tersebut karena struktur bangunan lama dinilai tidak memungkinkan untuk ditambah lantai. “Kalau dilihat dari struktur dasarnya, tidak memungkinkan untuk ditingkatkan ke atas. Jadi, sebaiknya dibangun di lokasi baru agar lebih aman,” tegasnya.

Pihak pesantren disebut sudah menyiapkan lahan baru untuk pembangunan aula tersebut. Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR. “Kami sangat mendukung rencana tersebut. Nanti kami bantu juga dalam proses persetujuan bangunan gedung (PBG) agar pembangunannya sesuai ketentuan,” pungkas Dewi.

Instruksi Presiden untuk Pengecekan Bangunan Pesantren

Langkah ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Cak Imin diperintahkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pengecekan ke seluruh bangunan pesantren yang belum berizin.

Selain itu, Cak Imin juga mengumumkan nomor 158 yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk menjadi nomor tujuan call center yang bisa dihubungi masyarakat guna melaporkan kondisi infrastruktur Ponpes yang rawan. Nantinya Call Center ini bertujuan untuk mempermudah proses audit yang dilakukan oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren, agar berjalan cepat dan akurat.

Hadirnya Call Center dan Satgas ini juga setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Cak Imin untuk memeriksa semua struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren. Instruksi tersebut diberikan setelah insiden maut ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur yang merenggut 67 nyawa para santri.

Lewat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan perintah itu diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo kepada Cak Imin dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam.

Langkah Proaktif untuk Keselamatan Santri dan Pengurus

Inisiatif pemeriksaan bangunan pesantren ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan penghuni pesantren, khususnya santri yang tinggal di dalamnya. Dengan adanya pengecekan berkala dan pelibatan instansi terkait, diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan akibat kerusakan struktur bangunan.

Selain itu, kehadiran call center dan satgas penataan pembangunan pesantren memberikan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi bangunan yang dinilai rentan. Hal ini juga membantu pemerintah dalam mengambil langkah-langkah preventif sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan pengecekan yang dilakukan secara menyeluruh dan transparan, diharapkan ponpes-ponpes di seluruh Indonesia dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santri serta pengurusnya. Langkah-langkah ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk mencapai tujuan bersama yaitu keselamatan dan kenyamanan masyarakat.