Kementerian PU Ingin Bangun Kembali Ponpes Al Khoziny Sidoarjo dari APBN, DPR Minta Urus IMB Dulu

Komisi XI DPR Minta Pemenuhan Izin Sebelum Pembangunan Kembali Pondok Pesantren Al Khoziny

Komisi XI DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo yang mengalami kerusakan parah. Rencana tersebut akan menggunakan dana APBN, namun para anggota legislatif menekankan pentingnya pemenuhan izin mendirikan bangunan (IMB) atau persetujuan bangunan gedung (PBG) sebelum proses dimulai.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menyampaikan bahwa saat ini hanya sekitar 52 persen pesantren di Indonesia yang memiliki IMB. Hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu segera diselesaikan. Menurutnya, syarat pengajuan IMB harus dipenuhi agar pembangunan dapat dilakukan secara legal dan terstruktur.

“Syaratnya seperti itu. Karena kan begini, kalau izin membangunnya tidak dikeluarkan, tiba-tiba membangun, kemarin sempat trending anak-anak dipekerjakan untuk membangun pondok seperti itu,” ujar Fauzi dalam pernyataannya.

Fauzi juga menyarankan agar pendataan IMB dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, yang telah ditugaskan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, harus mengatur regulasi bantuan maupun IMB yang belum terdata.

Ketiadaan IMB pada saat pendirian sebuah gedung, terutama ponpes, menurut Fauzi memiliki dampak yang luar biasa. “Kalau ada IMB itu kan jelas gitu loh. Lokasi tanah, bangunannya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, amdal-nya seperti apa gitu loh,” jelas politikus Partai Nasdem itu.

Oleh karena itu, sebelum pembangunan kembali ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang ambruk, berbagai izin seperti IMB harus diverifikasi lantaran merupakan bagian dari fasilitas pendidikan nasional. Ia pun menyatakan sah-sah saja apabila APBN digunakan untuk membantu pembangunan kembali ponpes, selama syarat IMB dipenuhi. Apalagi anggaran pendidikan tahun ini merupakan yang terbesar, yakni mencapai Rp 735 triliun.

Selain itu, menurut dia, ambruknya ponpes di Sidoarjo merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun sehingga perlu dibantu. Namun, agar tidak menimbulkan kesenjangan dengan sekolah negeri yang juga butuh dana untuk perbaikan infrastruktur, menurut Fauzi pemerintah bisa membuat kebijakan agar bantuan APBN dialokasikan untuk membangun kembali ponpes di Sidoarjo yang tidak mampu.

“Porsinya bisa diatur gitu loh, jadi tidak seluruh pondok pesantren,” ucap Fauzi.

Kriteria Bantuan Rehabilitasi Bangunan Ponpes

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa bantuan rehabilitasi bangunan pondok pesantren hanya akan diberikan kepada ponpes yang tidak mampu. “Yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan, kita bantu,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta.

Kemudian kriteria lainnya adalah jumlah santrinya banyak dan tingkat kerawanan bangunannya tinggi. “Jumlah santrinya harus di atas 1.000 santri. Memiliki kerawanan ancaman yang membahayakan kenyamanan belajar-mengajar,” tambah Muhaimin.

Dengan adanya kriteria ini, diharapkan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pesantren yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga keadilan dalam distribusi dana antara ponpes dan sekolah negeri.