Hotline 158, Konsultasi Gratis Kementerian PU untuk Pondok Pesantren

Kementerian Pekerjaan Umum Segera Buka Jalur Hotline untuk Konsultasi Keandalan Bangunan

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera merespons musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencegah hal serupa terulang, kementerian mengambil langkah antisipatif dengan membuka jalur hotline khusus bernama 158. Layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat atau pengelola pondok pesantren yang ingin berkonsultasi tentang keandalan bangunan gedung.

Layanan ini tidak hanya ditujukan bagi pondok pesantren, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh pengelola panti asuhan, sekolah, dan yayasan. Masyarakat dapat mengakses layanan ini melalui telepon 158 pada hari kerja Senin–Jumat pukul 08.30–16.00 WIB. Selain itu, ada layanan WhatsApp Center 0815 10000 158 dengan memilih menu “Layanan Konsultasi Pesantren/Panti Asuhan/Sekolah/Yayasan”.

“Seluruh layanan diberikan tanpa biaya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Kamis (9/10).

Langkah Konkret dalam Memperkuat Sistem Keamanan Bangunan

Dody menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan bangunan pendidikan keagamaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin dan kelayakan teknis bangunan. Layanan ini sangat dibuka bagi para pengelola ponpes hingga panti asuhan yang bangunannya rawan ambruk dan belum memiliki izin bangunan.

“Hotline ini kami buka agar masyarakat, khususnya pesantren, dapat melapor atau meminta pendampingan bila merasa bangunannya rawan ambruk atau belum memiliki izin bangunan. Tim Kementerian PU di seluruh Indonesia siap turun langsung melakukan pengecekan dan pendampingan,” jelas Menteri Dody.

Dukungan Renovasi dan Rekonstruksi untuk Bangunan Tua

Di sisi lain, Kementerian PU juga menyiapkan dukungan renovasi dan rekonstruksi bagi pesantren yang memiliki bangunan berusia lebih dari 50 tahun, menampung lebih dari 500 santri, berisiko tinggi, memiliki lebih dari dua lantai, serta dibangun tanpa tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

“Kami ingin memastikan bangunan pesantren aman dan sesuai standar teknis. Banyak pesantren berdiri dengan semangat gotong royong, namun belum semuanya memperhatikan aspek struktur dan perizinan. Karena itu, kami membuka pendampingan gratis agar proses perizinan dan asesmen berjalan baik,” beber Dody.

Jenis Konsultasi yang Disediakan

Lebih lanjut, ia merinci Hotline 158 ini melayani dua jenis konsultasi utama. Pertama, konsultasi keandalan bangunan, mencakup bangunan sederhana (luas <500 m², maksimal dua lantai) maupun bangunan tidak sederhana (>500 m², lebih dari dua lantai). Adapun prioritasnya diberikan bagi pondok pesantren, sekolah, panti asuhan, dan yayasan yang belum memiliki kemampuan teknis atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kedua, konsultasi pengurusan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua jenis bangunan, termasuk pendampingan bagi lembaga yang tengah atau akan mengajukan perizinan.

“Tim Ditjen Cipta Karya di seluruh Indonesia siap membantu. Silakan pesantren atau lembaga pendidikan yang merasa bangunannya berisiko segera menghubungi hotline kami. Pemerintah akan membantu tanpa biaya agar keselamatan para santri, guru, dan pengasuh dapat terjamin,” tegas Menteri Dody.

Sampling Assessment Keandalan Bangunan Hingga Desember 2025

Sebagai tindak lanjut jangka menengah, hingga Desember 2025 Kementerian PU akan melakukan sampling assessment keandalan bangunan pondok pesantren di delapan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak: Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

“Dari total tersebut, sedikitnya 80 pondok pesantren akan dipilih sebagai sampel, baik yang sudah berdiri maupun yang sedang dalam proses pembangunan atau renovasi,” pungkasnya.