Hanya 39 Pesantren di Bogor Miliki PBG, Pemkab: Tidak Ingin Musibah Seperti Sidoarjo

BOGOR,

Kondisi Bangunan Pesantren di Kabupaten Bogor yang Membahayakan

Tragedi ambruknya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah. Di Kabupaten Bogor, yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Jawa Barat, hanya 39 dari total 1.499 pesantren yang memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko keselamatan dan kelayakan struktur bangunan.

Eko Mujiarto, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, menyampaikan bahwa sebagian besar pondok pesantren belum mengajukan PBG. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran akan pentingnya izin tersebut.

Pengajuan Izin yang Masih Rendah

Menurut data DPKPP, sejak tahun 2012 hingga 2025, hanya 39 pesantren yang telah mengurus izin bangunan, baik berupa IMB maupun PBG. Padahal, izin ini sangat penting untuk memastikan keamanan, kekuatan, dan kelayakan fungsi bangunan.

“Bangunan pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat tinggal santri. Jadi keselamatannya harus dijamin,” ujar Eko. Ia menekankan bahwa banyak bangunan pesantren dibangun secara swadaya atau di atas tanah wakaf tanpa adanya perencanaan teknis yang sesuai aturan. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang belum memenuhi standar struktur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Upaya Pemerintah Daerah untuk Mencegah Tragedi Serupa

Untuk mencegah terulangnya musibah seperti di Sidoarjo, DPKPP akan memperkuat pengawasan melalui UPT Penataan Bangunan di tiap kecamatan. Pengawas diminta untuk mendata pesantren yang belum memiliki izin dan memberikan teguran agar segera mengurus perizinan.

“Ini bukan soal administrasi semata, tapi demi keamanan dan keselamatan. Kami ingin semua pesantren di Kabupaten Bogor memiliki PBG agar aman dan legal,” tambah Eko.

Pentingnya Kesadaran dan Edukasi

Eko menilai bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin bangunan masih rendah. Banyak pengelola pesantren yang tidak memahami prosedur pengajuan izin, sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Oleh karena itu, DPKPP akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengelola pesantren agar lebih memahami proses perizinan dan manfaatnya.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap pembangunan pesantren sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.

Langkah-Langkah Konkret yang Akan Dilakukan

Beberapa langkah konkret yang akan dilakukan antara lain:

• Peningkatan pengawasan terhadap seluruh bangunan pesantren di wilayah Kabupaten Bogor.
• Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pengelola pesantren tentang pentingnya izin bangunan.
• Pemberian sanksi tegas bagi pesantren yang tidak mengajukan izin.
• Kolaborasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesesuaian struktur bangunan dengan aturan yang berlaku.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan pesantren dapat terjaga, serta mencegah terulangnya tragedi yang merenggut nyawa manusia.