Pemkab Pasuruan Minta Ponpes Lengkapi Persyaratan Bangunan

PASURUAN – Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengirimkan surat kepada pimpinan pondok pesantren (ponpes) di wilayah tersebut. Surat tersebut berisi permintaan agar ponpes bersedia mengajukan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya jemput bola pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti perhatian Presiden Prabowo terhadap insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Menurut Rusdi, pemkab akan memberikan penilaian atau rekomendasi terhadap bangunan yang sudah berdiri melalui SLF. Sementara PBG diperuntukkan bagi ponpes yang ingin membangun gedung baru. Dengan program ini, diharapkan dapat memudahkan proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Bagi ponpes yang mengajukan lebih awal, pemkab akan menindaklanjuti dengan cepat. Ponpes seperti ini yang peduli terhadap kelayakan bangunan demi keamanan semua penghuni,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Pasuruan telah mengundang perwakilan pengurus ponpes se-Kabupaten Pasuruan di RSNU Kejayan. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan pengurus ponpes.

Dalam kesempatan itu, Rusdi menyampaikan bahwa pihaknya sedang bekerja sama dengan organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk memberikan analisa terhadap bangunan ponpes di wilayah tersebut. Program ini disebutkan gratis dan bertujuan untuk memastikan keamanan serta kelayakan struktur bangunan.

“Kami menggandeng PII untuk membantu program ini. Jika dari analisa terlihat kayu sudah keropos harus diganti, atau struktur bangunan kurang kuat harus diperbaiki, maka akan muncul rekomendasi atas kajian di lapangan. Ini demi keamanan bersama,” kata Bupati.

Adapun tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh bangunan ponpes memenuhi standar keselamatan dan kelayakan. Hal ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa depan.

Beberapa ponpes di Kabupaten Pasuruan telah mulai mengajukan permohonan SLF dan PBG. Proses pemeriksaan dan analisa akan dilakukan secara bertahap.

Selain itu, pemkab juga akan memberikan bimbingan teknis kepada pengurus ponpes dalam mengajukan permohonan SLF dan PBG. Diharapkan, hal ini bisa mempercepat proses pengajuan dan meningkatkan kualitas bangunan ponpes.

Program ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam menjaga keselamatan bangunan tempat ibadah dan pendidikan.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan ponpes-ponpes di Kabupaten Pasuruan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi contoh bangunan yang aman dan layak.