475 Pesantren di Bandung Barat Tanpa PBG, DPRD Ingatkan Bahaya Jelang Hari Santri Nasional

Pesantren di Kabupaten Bandung Barat: Tantangan Legalitas dan Keselamatan

Kabupaten Bandung Barat (KBB) memiliki 475 pondok pesantren berdasarkan data Kementerian Agama per September–Oktober 2025. Angka ini menjadikan KBB salah satu wilayah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat. Namun, di balik besarnya jumlah itu, muncul persoalan serius terkait legalitas dan keamanan bangunan.

Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menutup mata terhadap kondisi ini. Ia mengingatkan, banyaknya pesantren harus diiringi dengan perhatian khusus, terutama pada aspek keselamatan.

“Artinya, ada ratusan pekerjaan rumah yang harus betul-betul diperhatikan pemerintah. Jangan sampai peristiwa serupa seperti di Ponpes Al-Khoziny terjadi di Bandung Barat,” ujarnya, Jumat (10/10/2025).

Imbauan Presiden dan Tragedi Sidoarjo

Sandi merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah proaktif mengawasi kondisi bangunan pesantren. Tragedi robohnya gedung tiga lantai Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025, menjadi peringatan nyata. Insiden tersebut menewaskan 66 orang dan melukai 104 lainnya. Investigasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menemukan bangunan musala di pesantren itu tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan diduga gagal konstruksi.

Menteri PU, Dody Hanggodo, bahkan mengungkap fakta mencengangkan: dari 42.391 pesantren di Indonesia, hanya sekitar 50 yang sudah mengantongi PBG. Dengan kata lain, lebih dari 99 persen pondok pesantren masih belum memiliki izin resmi.

DPRD Minta Perizinan Dipermudah

Melihat situasi tersebut, Sandi mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berkolaborasi dengan dinas teknis untuk memudahkan perizinan PBG bagi lembaga pendidikan keagamaan.

“Pemerintah harus hadir dengan memudahkan dan membantu perizinan PBG. Itu bukti kepedulian dan keberpihakan terhadap pondok pesantren,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menekankan komitmen pemerintah membantu pesantren memperbaiki sarana dan prasarana.

“Kalau hasil audit menunjukkan bangunan tidak layak dan belum punya PBG, pemerintah akan bantu dengan audit serta konsultasi gratis hingga tahap perencanaan pembangunan,” tutur Sandi mengutip Cak Imin.

Satgas Nasional dan Bantuan Anggaran

Sebagai tindak lanjut, pemerintah pusat tengah membentuk Satgas Penataan Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan melakukan pengecekan, audit, dan penataan infrastruktur di seluruh Indonesia. Presiden juga menginstruksikan Kementerian PU menyiapkan anggaran bantuan khusus bagi pesantren dengan kriteria tertentu, yakni memiliki lebih dari 1.000 santri, berlokasi di daerah rawan bencana, serta tidak mampu secara finansial membiayai pembangunan mandiri.

Sandi menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh persoalan perizinan pesantren dapat diselesaikan pada akhir 2025. Hal ini diharapkan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

Pentingnya PBG bagi Pesantren

Sebagai catatan, PBG merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021. PBG berfungsi memastikan keamanan, kelayakan, dan standar bangunan, termasuk fasilitas pendidikan berbasis agama.

“Sebelum pembangunan dilanjutkan, setiap pesantren wajib mengurus PBG terlebih dahulu. Ini bukan sekadar administrasi, tapi perlindungan bagi keselamatan santri dan pengajar,” pungkas Sandi.

Menjelang peringatan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober, isu ini menjadi pengingat penting bahwa pembangunan pesantren bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas dan keselamatan ribuan santri di dalamnya.